LAYANAN

KTP Elektronik (E-KTP)

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Syarat

  1. Berusia 17 tahun
  2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan
  3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga ( KK )

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalan Kartu Keluarga.

Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:

  • Surat Pengantar dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
  • Kartu Keluarga Lama
  • Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan / perceraian
  • Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran
  • Surat Pengangkatan Anak
  • Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
  • Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar wilayahnya.
  • Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayahnya.

Syarat dan Prosedur Permohonan Surat Keterangan Pindah WNI

Dasar hukum penerbitan SKPWNI :

  • UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  • UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  • Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Berikut 5 perpindahan penduduk :

  1. Dalam satu Desa / Kelurahan
  2. Antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan
  3. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota
  4. Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi
  5. Antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis Kepindahan Penduduk :

  1. Kepala keluarga
  2. Kepala Keluarga dan seluruh anggota Keluarga
  3. Kepala Keluarga dan sebagian anggota Keluarga
  4. Anggota keluarga

Persyaratan Penerbitan SKPWNI :

  1. Mengisi formulir permohonan surat pindah (diketahui Pejabat Desa dan Pejabat Kecamatan
  2. Kartu Keluarga (KK) asli
  3. KTP-el Asli
  4. Bagi KK dan KTP-el yang hilang, menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
  5. Bagi penduduk yang baru menikah, melampirkan fotocopy akta Perkawinan / surat nikah
  6. Pas photo berwarnq Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Dinas Pendudukan dan pencatatan Sipil menerbitkan SKPWNI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Tanggal persyaratan lengkap dan benar diterima

SKPWNI yang telah diterbitkan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal diterbitkan (segera laporkan ke Daerah tujuan sebelum masa berlaku habis)

Alur Pelayanan Pindah Antar Desa / Kecamatan dalam Satu Kabupaten / Kota :

  1. Pemohon meminta surat pengantar dari RT asal domisili, mengetahui RW, dibawa ke kantor Desa /Kelurahan
  2. Desa / Kelurahan : Mencatat kedalam buku harian peristiwa kependudukan. Selanjutnya melakukan verivikasi dan validasi data penduduk. Kemudian kepala desa / lurah menandatangani formulir permohonan SKPWNI
  3. Kecamatan : Melakukan proses ferivikasi berkas permohonan, Pencetakan SKPWNI eitandatangani oleh camat. Selanjtnya berkas diserahkan ke pemohon untuk segera dilaporkan ke kecamatan tujuan

Pelayanan Pindah Antar Kabupaten / Kota Antar Provinsi :

  1. Pemohon meminta surat pengantar dari RT asal domisili, mengetahui RW, dibawa ke kantor Desa /Kelurahan
  2. Desa / Kelurahan : Mencatat kedalam buku harian peristiwa kependudukan. Selanjutnya melakukan verivikasi dan validasi data penduduk. Kemudian kepala desa / lurah menandatangani formulir permohonan SKPWNI
  3. Kecamatan melakukan proses ferivikasi data dan penandatanganan berkas permohonan
  4. Kabupaten : melakukan pencetakan SKPWNI dan menherahkan kepada pemohon. (*Budhe)
  5. Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan KIA :

  1. Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak,
  2. untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya,
  3. untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.